DPR leadership pledges to resign if Asset Forfeiture Bill not passed by December 15
DPR leadership, including Deputy Speaker Sufmi Dasco Ahmad, committed to passing the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset) by December 15, 2026, and stated they are prepared to resign if the bill is not enacted by that deadline. The commitment was made amid protests at the DPR building on August 27, 2026.
Detected & updated continuously · Source: Nebula
Story subjects
Sources
@tijabar
Keputusan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan DPR lainnya terkait pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026, diapresiasi aktivis gerakan reformasi 1998 Yogyakarta, Supriyanto alias Antok Rode. Sufmi Dasco Ahmad menegaskan keselarasan keinginan https://t.co/M7q3I92ywT
@RohtaAnjulian
🚨 BREAKING NEWS: JANJI SUDAH DIUCAP, TINGGAL BUKTIKAN! Jakarta, 27 Agustus 2026. Para pimpinan DPR menyatakan siap mundur apabila hingga 15 Desember 2026 RUU Perampasan Aset tidak disahkan. Sekarang tinggal satu pertanyaan: BENARKAH AKAN DITEPATI? 👀 Rakyat mencatat. Waktu https://t.co/N11umMSwsj
@tijabar
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memberikan peringatan keras kepada pimpinan DPR RI terkait tenggat waktu pengesahan RUU Perampasan Aset. Jika janji tersebut tak kunjung terwujud, massa AMPB dan memastikan bakal #demo kembali ke Senayan mendatangi Gedung DPR RI pada 15 https://t.co/71nZ3QGpr5